TERASJABAR.ID – Anggaran untuk infrastruktur di Dinas Kesehatan Jabar, yang meliputi RSUD Welas Asih, RSUD Jampang Kulon, RSUD Pameungpeuk, RS Paru Sidawangi, RSKK Cicalengka, RSJ Cisarua dan Laboratorium Kesehatan, dinilai Ketua Komisi V DPRD Jabar, sangat minim. Hal ini membuat percepatan pelayanan kesehatan masyarakat akan mengalami perlambatan.
“Pelayanan kesehatan dengan harga terjangkau bagi masyarakat semakin sulit terealisasi, akibat alokasi anggaran infrastruktur yang minim. Karena kemampuan fiskal Pemprov terbatas, diusulkan agar ada terobosan untuk tetap prioritaskan pembangunan infrastruktur kesehatan dengan cara pinjaman daerah atau menerbitkan obligasi daerah,” kata H. Yomanius Untung, S.Pd., M.M., kepada media, Kamis (23/10).
Menurutnya, pola ini akan jadi terobosan karena belum pernah terjadi sebelumnya. “Jika tak lakukan terobosan akibat kapasitas fiskal Pemprov tak memungkinkan, pembangunan infrastruktur paling cepat baru di tahun 2027. Dan itupun kemungkinan besar akan bertahap hingga 2028. Kalau dilihat dari kondisi sekarang, dipastikan akan ada pembengkakan anggaran, yang jumlahnya jauh lebih besar ketimbang bunga bank apabila lakukan pinjaman daerah,” jelas anggota Badan Anggaran DPRD Jabar ini.
Keuntungan pinjaman daerah atau menerbitkan obligasi daerah adalah, percepatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tak akan mengalami perlambatan. “Memang ada beban tambahan untuk bunga kredit komersial, namun masih dalam batas kemampuan daerah. Pilihan ini lebih logis ketimbang menunggu anggaran infrastruktur di tahun 2027 dan 2028,” kata Sekretaris Depidar SOKSI Jabar ini.*
