Menurut Raja, masalah lain juga muncul dalam pelibatan masyarakat dan keamanan pangan. “Program ini kurang melibatkan aparat sekolah sehingga menu makanan menjadi monoton, tidak melibatkan orang tua dalam edukasi gizi, serta belum memiliki jaminan keamanan dan kebersihan pangan yang memadai,” katanya.
Raja juga menyoroti persoalan distribusi dan anggaran juga menjadi sorotan. “Distribusi ke daerah terpencil tidak efisien, kondisi keuangan negara juga belum memadai, dan yang paling penting tidak ada transparansi dalam pengelolaan anggaran maupun operasional program,” ujarnya.
Ia menilai minimnya transparansi berpotensi memunculkan kecurigaan publik. “Tanpa transparansi dan dukungan luas dari masyarakat, program sebesar ini justru menimbulkan kecurigaan dan berpotensi menimbulkan masalah baru,” pungkas Raja yang mengaku pihaknya pernah mengusulkan pembentukan Peratuan Presiden yang mengatur tata kelola Makan Bergizi Gratis melalui surat resmi ke Kementerian Sekretaris Negara dan Badan Gizi Nasional sebelum adanya peraturan dimaksud.
“Hanya saja serelah Perpresnya terbit isinya ternyata tidak sesuai yang diharapkan publik,” kata Raja.
Diskusi publik tersebut dihadiri mahasiswa, aktivis masyarakat sipil, serta sejumlah jurnalis yang menyoroti secara kritis pelaksanaan program MBG yang saat ini tengah menjadi perhatian publik. ***
