TERASJABAR.ID – Sejumlah pimpinan DPR RI menemui mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026) malam.
Dalam kesempatan tersebut, DPR menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan para mahasiswa dengan berkoordinasi langsung kepada pihak-pihak terkait.
Dua Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, hadir menemui massa aksi sekitar pukul 19.28 WIB.
Keduanya didampingi pimpinan Komisi III DPR serta perwakilan mahasiswa.
Dari atas mobil komando, Dasco menyampaikan hasil pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan DPR yang sebelumnya berlangsung di dalam kompleks parlemen.
Dasco menegaskan bahwa sejumlah tuntutan mahasiswa telah diteruskan kepada pemerintah dan instansi terkait.
Salah satunya mengenai 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang masih berstatus tersangka.
DPR, kata dia, telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar status hukum mereka dapat dicabut dalam waktu satu pekan.
Selain itu, DPR juga meminta kepolisian membebaskan dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang sempat ditahan karena membawa bahan bakar saat menuju lokasi aksi.
Menurut Dasco, keduanya akan segera dilepaskan setelah demonstrasi berakhir.
Terkait isu ekonomi, DPR mengaku telah berkomunikasi dengan Badan Pengatur Hilir Migas mengenai upaya efisiensi tata kelola yang diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga Rp70 triliun.
Aspirasi lain seperti evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi APBN, serta peningkatan kesejahteraan guru honorer juga akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.
Sementara itu, Saan Mustopa menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan evaluasi terhadap program MBG guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
Ia juga menyebut persoalan kelangkaan BBM telah dikomunikasikan dengan pihak terkait dan diupayakan penyelesaiannya dalam waktu dekat.
Aksi demonstrasi tersebut diikuti mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Mereka menuntut evaluasi sejumlah program pemerintah, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.-***
