TERASJABAR.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyoroti masih rendahnya realisasi program peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) yang dijalankan SKK Migas.
Ia juga mengingatkan adanya potensi kenaikan cost recovery yang dapat berdampak pada penerimaan negara.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala SKK Migas dan perwakilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada Rabu (3/6/2026).
Dalam rapat yang membahas capaian serta proyeksi lifting migas dan cost recovery untuk periode 2026–2027 itu, Ratna menegaskan bahwa tidak tercapainya target produksi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku industri migas, dan DPR sebagai lembaga pengawas.
“Kita tidak berhak menjalankan bisnis seperti biasa ketika kondisi ekonomi negara sedang tidak baik-baik saja. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja lebih keras, lebih terukur, dan menghasilkan solusi nyata,” ujar Ratna, sebagaimana ditulis Parlementaria pada Rabu, 3 Juni 2026.
Ratna juga menyoroti minimnya tindak lanjut atas berbagai rekomendasi rapat yang kerap hanya menjadi dokumen tanpa implementasi nyata di lapangan.
Berdasarkan data SKK Migas, sejumlah program strategis masih jauh dari target, seperti pengeboran sumur eksplorasi yang baru mencapai 5 dari 39 target, serta eksploitasi dan kerja ulang sumur yang juga masih rendah.
Sorotan Target Lifting dan Cost Recovery
Ia mempertanyakan realisasi program Triple 100 yang menjadi strategi utama peningkatan lifting minyak hingga 610 ribu BOPD.
Selain itu, capaian program Field Trial and Growth (FTG) juga dinilai masih sangat rendah.
Ratna meminta SKK Migas menjelaskan hambatan teknis maupun regulasi yang menghambat pencapaian target tersebut.
Selain itu, ia menyoroti proyeksi cost recovery tahun 2027 yang diperkirakan meningkat signifikan hingga USD 11,5 miliar.
Menurutnya, kenaikan tersebut harus diawasi ketat agar tidak membebani negara dan memicu ketidakefisienan operasional.
Ratna juga menyinggung hambatan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) migas seperti Masela dan North Hub Development yang masih terkendala perizinan dan koordinasi lintas lembaga.
Ia mendorong SKK Migas berperan lebih aktif sebagai penghubung agar proyek tidak tertunda.
Di akhir pernyataannya, Ratna menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan sektor migas tetap menjadi penopang utama APBN.-***
