TERASJABAR.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menyoroti rencana kerja sama Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan sejumlah perusahaan asal China dalam pengembangan hilirisasi industri unggas untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara cermat agar tidak melemahkan posisi peternak rakyat di dalam negeri.
“Program MBG seharusnya menjadi momentum kebangkitan peternak lokal, bukan malah membuka ruang ketergantungan baru terhadap pihak luar. Indonesia memiliki kapasitas produksi telur dan ayam yang besar. Yang perlu diperkuat adalah tata kelola, distribusi, serta keberpihakan terhadap peternak rakyat,” ujar Slamet, sebagaimana ditulis Parlementaria pada Sabtu, 9 Mei 2026.
Ia juga mengingatkan bahwa saat ini harga telur di tingkat peternak sedang tertekan akibat biaya produksi yang tinggi dan lemahnya serapan pasar.
Dalam kondisi tersebut, masuknya skema industri asing dikhawatirkan semakin mempersempit ruang usaha peternak mandiri dan UMKM peternakan daerah.
Slamet menekankan perlunya pemerintah fokus pada pembinaan peternak rakyat, penguatan koperasi, serta stabilisasi harga pakan yang menjadi komponen utama biaya produksi.
Ia menilai kebijakan jagung nasional, bahan baku pakan alternatif, hingga cadangan pakan harus diperkuat agar usaha peternakan lebih stabil.
Ia juga mendorong agar program MBG terintegrasi dengan rantai pasok peternak lokal sehingga penyerapan produk dalam negeri dapat meningkatkan ekonomi daerah.
Selain itu, ia menyebut revisi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH) harus memberikan perlindungan lebih kuat bagi peternak rakyat dalam menghadapi persaingan industri besar.-***
