TERASJABAR.ID — Dalam rangka memperingati Milad ke-24 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), DPD PKS Kota Bandung menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Kebandungan, Ahad, 26 April 2026, di Aula DPD PKS Kota Bandung, Jalan Brigjen Katamso No. 17.
Kegiatan yang berlangsung pukul 13.00–18.00 WIB ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, S.E., jajaran pengurus, serta tokoh partai. Forum ini menjadi ruang diskusi strategis untuk memperkuat arah pembangunan Kota Bandung melalui kolaborasi lintas sektor.
Ketua DPD PKS Kota Bandung, H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I., dalam sambutannya menekankan pentingnya menghadirkan nilai-nilai keagamaan dalam pembangunan kota. Ia mengaitkan hal tersebut dengan makna kebahagiaan dalam ibadah puasa sebagai inspirasi pembangunan sosial.
“Selain dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, kami ingin menghadirkan kebahagiaan ketiga, yaitu kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat melalui kebersamaan dan pembangunan Kota Bandung,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ketahanan kota di berbagai sektor. Mulai dari ketahanan pangan melalui program Buruan Sae, ketahanan lingkungan lewat Kang Pisman, hingga penguatan ekonomi melalui UMKM, termasuk program Teras UMKM. Sementara itu, ketahanan keluarga didorong melalui Pos Ekonomi Pemberdayaan Keluarga.
Agus menegaskan, PKS berkomitmen mendukung Pemerintah Kota Bandung secara kolaboratif. “Kami siap mendukung pelaksanaan RPJMD, sekaligus memberikan kritik konstruktif berbasis data demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Umum DPD PKS Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T., menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi tantangan utama di Kota Bandung. Ia menekankan bahwa penanganan sampah harus dilakukan secara sistematis dari hulu hingga hilir.
“Persoalan sampah tidak hanya soal teknis pengangkutan, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat, penguatan sistem, dan pemanfaatan teknologi,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta menjadi kunci. “Kita harus membangun ekosistem pengelolaan sampah berkelanjutan, mulai dari pengurangan, pemilahan, hingga pengolahan. Ini harus menjadi gerakan bersama,” tegasnya.
Susanto juga mengungkapkan hasil persepsi publik terkait persoalan kota. “Top of mind masyarakat terhadap permasalahan Kota Bandung adalah sampah sebesar 87 persen, disusul kemacetan dan pengangguran,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyoroti dinamika global yang berdampak hingga ke tingkat daerah. Ia menyebut kondisi ekonomi global saat ini ditandai oleh ketidakpastian.
“Kata kunci ekonomi global hari ini adalah volatility. Tidak ada yang benar-benar pasti, dan ini dipengaruhi dinamika geopolitik, termasuk bangkitnya negara-negara middle power,” ungkapnya.
Farhan juga menyinggung fenomena global seperti greenwashing serta perubahan pola intervensi negara besar yang kini semakin terbuka. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menentukan langkah.
Dalam konteks nasional, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan distribusi komoditas strategis. “Jika pemerintah gagal menjaga BBM, minyak goreng, dan beras, dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan berpotensi memicu gejolak sosial,” tegasnya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk hadir langsung di tengah masyarakat. “Setiap Minggu subuh saya turun ke lapangan untuk memastikan kondisi kota. Saat ada laporan kenaikan harga minyak goreng, saya langsung cek ke pasar dan berkoordinasi dengan Bulog,” ujarnya.
Melalui FGD ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi tantangan global dan lokal, serta mendorong terwujudnya Kota Bandung yang tangguh, sejahtera, dan berkelanjutan.
Pada momentum tersebut, Wali Kota Bandung juga menerima kado berupa buku bertajuk 5 Rumah Perjuangan PKS, yang memuat lima pilar gerakan, yakni Rumah Pribadi (ketahanan keluarga), Rumah Ibadah (penguatan spiritual), Rumah PKS (perjuangan politik), Rumah Kebangsaan (persatuan nasional), dan Rumah Kemanusiaan (pelayanan lintas golongan).
