TERASJABAR.ID – Puluhan Mahasiswa HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Kab. Kuningan, turun ke jalan menyambangi Gedung DPRD Kuningan di Jl. RE Martadinata. Namun aksi masa mahasiswa ini tertahan di pintu gerbang DPRD yang dijaga ketat jajaran Polres Kuningan, Selasa (14/4/2026) pukul 14.00 WIB.
Aksi masa mahasiswa menyototi surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus mempertanyakan kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR), pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab. Kuningan.
Ketua HMI Muhammad Naufal Haris di sela aksi unjuk rasa menilai, temuan BPK yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pengadaan hingga proyek fisik, tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Sementara dari TGR sebesar Rp8,6 milliar turun drastis jadi Rp3,2 Milliar juga patut dipertanyakan. Mereka menuntut transparansi penuh kepada publik, termasuk kejelasan pihak yang harus bertanggung jawab.
“Ini bukan sekadar angka. Ini uang rakyat. Harus jelas ke mana alirannya dan siapa yang bertanggung jawab, kami minta penjelasannya kepada para wakil rakyat yang berdiri di sini ,” tegas salah satu orator.
Dalam tutntutannya massa mendesak hasil rapat Komisi IV DPRD bersama pihak terkait. Mereka menandaskan agar tidak hanya membahas temuan tersebut di ruang rapat, tetapi harus memastikan hasilnya transparan dan diketahui publik.
Sementara itu, Aksi mahasiswa dihadapi Wakil Ketua DPRD Kuningan, H. Ujang Kosasih dari Fraksi PKB dan Saw Tresna Septiani dari Fraksi Golkar, bersama sejumlah anggota DPRD, Kepala Disdikbud Kuningan Dr. Carlan dan sejumlah pejabat lainnya.
Kehadiran pimpinan DPRD ini menjadi perhatian massa, dengan harapan agar tuntutan mereka tidak hanya didengar, melainkan juga ditindaklanjuti secara konkret.*
