TERASJABAR.ID – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H. menegaskan bahwa kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan setiap hari Jumat tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Ia mengingatkan, pelaksanaan WFH bukan dimaksudkan sebagai waktu libur bagi aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Asep, prioritas utama dari kebijakan tersebut adalah memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa hambatan.
“Yang terpenting, pelayanan publik jangan sampai terganggu atau menurun hanya karena ada WFH setiap Jumat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan WFH berlaku bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung. Namun demikian, penerapannya tidak dilakukan secara menyeluruh. ASN yang memiliki tugas berkaitan langsung dengan pelayanan publik tetap diwajibkan hadir di kantor.
“Harus ada pengaturan yang jelas. Pimpinan dan pegawai yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tentu tetap harus masuk,” katanya.
Asep juga menekankan bahwa WFH bukan berarti bebas dari tanggung jawab pekerjaan. ASN tetap dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional meskipun bekerja dari rumah. “WFH itu bekerja dari rumah, bukan untuk liburan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa efektivitas kebijakan ini akan dilihat dari kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Evaluasi pun akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan.
“Indikatornya sederhana, apakah pelayanan berubah atau tidak. Itu yang akan terus kami evaluasi. Pimpinan juga harus memastikan pegawai tetap siap menjalankan tugas dan memberikan pelayanan,” jelasnya.
Selain itu, Asep turut mendorong adanya gerakan pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) setiap hari Jumat. Ia mengajak ASN dan anggota dewan untuk menggunakan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, seperti bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum.
“Kalau memungkinkan, gunakan sepeda atau kendaraan umum. Tapi tetap disesuaikan dengan kondisi masing-masing,” pungkasnya.
