TERASJABAR.ID – Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menggelar pertemuan bersama para menteri dan kepala badan membahas transisi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pemutakhiran data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Hal itu guna memastikan penataan data berjalan tanpa mengganggu layanan kesehatan masyarakat.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran kementerian/lembaga terkait di kantor BPJS Kesehatan, Senin (23/2/2026).
“Kami mendukung penuh penyusunan mekanisme transisi ini agar proses pemutakhiran data PBI JKN dapat berjalan tertib dan akuntabel. Prinsipnya, layanan kepada peserta tetap harus berjalan dan fasilitas kesehatan mendapatkan kepastian pembiayaan selama masa transisi berlangsung,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa penonaktifan peserta PBI merupakan bagian dari proses transisi dalam penataan data.
“Penonaktifan kepada penerima bantuan iuran adalah proses transisi dimana nanti kepada yang sudah mampu untuk siap-siap. Yang sudah mampu tidak berhak menerima PBI untuk siap-siap,” terangnya.
Ia menekankan bahwa dalam satu bulan terakhir pemerintah memperkuat koordinasi untuk memastikan sistem jaminan kesehatan nasional tetap berjalan baik di tengah dinamika pemutakhiran data.
