TERASJABAR.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, menegaskan komitmen DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 untuk mengawal berbagai isu strategis nasional.
Salah satu fokus utama ialah polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS serta upaya peningkatan kualitas layanan ibadah haji.
Terkait BPJS PBI, DPR bersama pemerintah telah menyepakati langkah konkret guna memastikan perlindungan masyarakat tetap terjaga.
Pemerintah diminta mengoptimalkan penggunaan APBN agar tepat sasaran dengan dukungan basis data yang akurat, termasuk pembaruan data desil.
Puan memastikan dalam tiga bulan mendatang layanan kesehatan bagi peserta PBI tetap berjalan dan iurannya ditanggung pemerintah.
Selain sektor kesehatan, DPR turut menaruh perhatian pada perlindungan WNI di luar negeri, isu kesehatan mental anak, serta ancaman child grooming.
Peningkatan pelayanan publik di wilayah perbatasan dan daerah terdampak bencana juga menjadi sorotan, termasuk percepatan pemulihan layanan kesehatan.
Isu lain yang diawasi mencakup modernisasi alutsista, kesiapan sensus ekonomi 2026, insentif bagi petani, penguatan ekosistem digital, hingga reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menjelang haji 1447 H/2026 M, DPR meminta peningkatan layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina serta mitigasi kondisi darurat.
Puan menegaskan setiap keputusan DPR harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat.-***
