TERAS JABAR – Potensi ekonomi biru Indonesia besar, tetapi belum bergerak sepadan di tingkat daerah. Jurang antara kebijakan nasional dan implementasi di wilayah pesisir, kepulauan, dan perbatasan masih menjadi titik lemah pembangunan.
Persoalan itu mengemuka dalam Dialog Strategis Nasional “Ekonomi Biru Indonesia: Menjembatani Kebijakan Nasional dengan Implementasi Daerah” yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Pusat, Beyond Borders Indonesia, dan Pemkab Maluku Tenggara di Universitas Sahid, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa menegaskan, ekonomi biru akan terus berhenti sebagai wacana jika suara daerah tidak masuk dalam arus utama kebijakan nasional. Media daerah, menurut dia, harus berfungsi sebagai penguji realitas kebijakan.
“Media daerah menentukan apakah kebijakan pusat benar-benar bekerja di lapangan atau hanya berhenti di dokumen,” kata Teguh.
JMSI, lanjut dia, memposisikan diri sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kondisi riil daerah melalui penguatan narasi media lokal, distribusi konten lintas provinsi, serta penjagaan standar etika dan profesionalisme pers.
Dialog menghadirkan sejumlah pakar, antara lain Guru Besar UI Martani Huseini, Guru Besar Politeknik AUP Maman Hermawan, serta Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun. Forum diikuti akademisi, mahasiswa, wartawan, dan anggota JMSI.
