TERASJABAR.ID – Kalau tidak dikelola dengan tepat, ada dua hal yang memiliki daya rusak terhadap kemampuan teknokratis dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pertama, berkurangnya pendapatan di proyeksi struktur APBD 2026 yang cukup signifikan. Kedua, pendekatan politis dalam memproyeksi APBD 2026.
Hal itu dikemukakan Ketua Komisi V yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Jabar, H. Yomanius Untung, S.Pd., M.M., usai pembahasan KUA-PPAS antara Komisi V dengan mitra kerja, di kantor KCD IV Disdik Jabar Purwakarta, Rabu (22/10).
“Kita harus akui, penurunan pendapatan baik dari transfer daerah (dari pusat, Red) sebesar 2,458 M maupun pendapatan asli daerah atau PAD yang diperkirakan tidak akan mencapai target, membuat birokrasi gagap untuk mereformulasi proyeksi APBD 2026,” katanya.
Ditambah lagi, lanjut Untung, dengan beban politis yang menjadi bagian dari aspirasi yang berkembang, baik dari unsur pimpinan daerah (gubernur dan wagub), maupun aspirasi dari DPRD yang sudah menginventarisasi anggaran, berangkat dari kunker, reses maupun kegiatan lain yang bersentuhan dengan masyarakat.
“Misal gubernur inginkan tahun ini adalah tahun penguatan dan pemantapan infrastruktur. Itu sedikit atau banyak, mengganggu alokasi anggaran untuk sektor-sektor lain yang tak terkait langsung dengan infrastruktur, tapi mempengaruhi indeks kinerja utama OPD dan indeks kinerja utama gubernur,” tambahnya.
Beban lain yang jadi keharusan untuk dipertimbangkan adalah, capaian RPJMD tahunan. “Terlihat bahwa birokrasi sangat tak siap untuk hadapi berbagai persoalan ini, sehingga terkesan bahwa daya rusak faktor itu begitu terasa,” ujar legislator Partai Golkar asal dapil Sumedang-Majalengka-Subang ini.
Karena itu, ia melanjutkan, terpaksa Pemprov dan DPRD Jabar perlu tambahan waktu untuk merapihkan kembali, mereformulasi dan mengkonsolidasikan kembali kinerjanya masing-masing. “Dengan begitu, pengaruh menurunnya pendapatan dan perkiraan tak tercapainya PAD, serta kuatnya tekanan politik, tetap bisa menyajikan dokumen rancangan proyeksi APBD 2026 yang bernuansa teknokratis,” jelasnya menutup pembicaraan.*
