TERASJABAR.ID – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan sejumlah tokoh masyarakat mendesak agar hasil kajian wacana Kabupaten Bandung Timur segera diusulkan.
Desakan dari asosiasi BPD, LPMD dan tokoh masyarakat di 11 kecamatan cakupan KBT ini terungkap saat digelar silaturahmi, konsolidasi, sosialisasi dan publikasi terkait wacana Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CDPOB) di sebuah tempat di Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Senin (20/10/2025).
Sosialisasi dan publikasi hasil kajian CDPOB KBT oleh Pemkab Bandung dan tim Unpad Bandung digelar Paguyuban Masyarakat Bandung Timur (PMBT), wadah yang mendorong terbentuknya wacana KBT.
Mereka yang hadir dan tahu hasil kajian CDPOB KBT umumnya mendesak pihak eksekutif Pemkab Bandung serta legislatif segera usulkan hasil kajian CDPOB KBT ke Pemprov Jabar.
“Jika sudah ada hasil kajian CDPOB, kami mendedak Pemkab Bandung dan legislatif segera usulkan ke Pemprov Jabar. Kami pun meminta legislatif dan eksekutif di Kabupaten Bandung konsisten,” kata Syarif, Ketua LPMD Langensari, Kecamatan Solokanjeruk.
Diungkapkan Syarif, jika awal November 2025 mendatang hasil kajian CDPOB belum juga diusulkan, pihaknya sesumbar akan melakukan gerakan.
“Intinya harus ada komitmen politik. Bupati Bandung, Dadang Supriatna dulu kan saat ketua Komite Bandung Timur (Kombat), pengusung wacana KBT sangat santer. Sekarang kami menuntut komitmennya. Wacana KBT jangan dialihkan ke pemekaran desa,” tandas Syarif.
Hal senada dilontarkan Apih Jaja Dipraja, tokoh masyarakat di Rancaekek yang juga pemerhati publik.
“Betul, CDPOB KBT harus jadi jangan hanya wacana. Sekarang hasil kajian CDPOB KBT sudah ada dan sangat layak, segera usulkan ke Pemprov Jabar. Saat ini kami tunggu gebrakan dan komitmen pihak eksekutif dan legislatif, sejauhmana” ungkap Apih Jaja.
Pernyataan lebih tegas dilontarkan Dadang Supriatna, Ketua BPD Haurpugur, Kecamatan Rancaekek. Dadang pun mendesak hasil kajian CDPOB KBT segera diusulkan.
“Ya, kami mendesak hasil kajian CDPOB KBT segera usulkan. Kami siap mengawalnya dan siapkanlah Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) sejak dini. Jika 10 November 2025 mendatang belum juga diusulkan, kami siap “ngabring” ke Pemkab Bandung,” ujar Dadang.
Sementara itu, baik Ketua PMBT, Atep Somantri, Sekjen Asep Juarsa atau bendahara PMBT H. Wawan Berry mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap asosiasi BPB, LPMD dan sejumlah tokoh masyarakat yang kompak mendukung CDPOB KBT segera terbentuk.
“Notulen dari pertemuan untuk sosialisasi dan publikasi hasil kajian CDPOB ini jadi catatan dan segera dilaporkan ke Pemkab Bandung,” ujar Atep.
Hasil kajian CDPOB KBT oleh Pemkab Bandung dan tim Unpad, kata Atep sangat layak dan berharap 10 November 2025 sudah diusulkan ke Pemprov Jabar.
“Kami PMBT tetap konsen memperjuangkan KBT dan ternyata hasil kajian sangat layak. Bahkan perjuangan PMBT ini mendapat dukungan penuh BPD, LPMD dan tokoh masyarakat di 11 kecamatan,” pungkas Atep.
Hasil kajian KBT oleh pihak eksekutif Pemkab Bandung dan tim Unpad Bandung 2024, dari 15 kecamatan di wilayah Bandung timur yang diwacanakan, 11 kecamatan
menjadi cakupan KBT.
Ke-11 kecamatan tersebut yakni Ciparay, Pacet, Kertasari, Majalaya, Solokanjeruk, Ibun, Paseh, Cikancung,
Cicalengka, Nagreg dan Kecamatan Rancekek dengan calon ibu kota KBT Solokanjeruk (ranking 1 dan) serta Rancaekek (ranking 2).
Sementara 4 kecamatan yakni Cileunyi, Cilengkrang, Cimenyan
dan Kecamatan Bojongsoang tetap dalam cakupan kabupaten induk, Kabupaten Bandung.***
