TERASJABAR.ID – Untuk mendorong dan mempercepat wacana Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Bandung Timur (KBT), Paguyuban Masyarakat Bandung Timur (PMBT) kumpulkan Asosiasi Badan Permusyawatan Desa (BPD) dari 11 kecamatan.
Dikumpulkannya Asosiasi BPD dari 11 kecamatan cakupan KBT ini, akan digelar di sebuah tempat di Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Senin (20/10/2025).
Gerakan PMBT ini menindaklanjuti hasil audensi PMBD dengan pihak eksekutif Pemkab Bandung belum lama ini, dimana terungkap hasil kajian KBT.
Hasil kajian KBT oleh pihak eksekutif Pemkab Bandung dan tim Unpad Bandung 2024, dari 15 kecamatan di wilayah Bandung timur yang diwacanakan, 11 kecamatan
menjadi cakupan KBT.
Ke-11 kecamatan tersebut yakni Ciparay, Pacet, Kertasari, Majalaya, Solokan jeruk, Ibun, Paseh, Cikancung, Cicalengka, Nagreg dan Rancaekek, dengan calon ibu kota KBT Solokanjeruk (ranking 1 dan) serta Rancaekek (ranking 2).
Sementara 4 kecamatan yakni Cileunyi, Cilengkrang, Cimenyan
dan Kecamatan Bojongsoang tetap dalam cakupan kabupaten induk, Kabupaten Bandung.
Bendahara PMBT H. Wawan Beri ketika dikonfirmasi membenarkan jika PMBT mengundang asosiasi BPD se 11 kacamatan cakupan KBT.
“Insya Allah asosiasi BPD se 11 kecamatan besok akan berkumpul dengan PMBT untuk silaturahmi, konsolidasi dan sharing terkait KBT. Mereka telah siap hadir,” kata Wawan Beri yang juga Wakil Ketua BPD Jabar ini.
Sementara itu, Ketua PMBT Atep Somantri mengatakan, diundangnya asosiasi BPD se 11 kecamatan ini, selain silaturahmi dan konsolidasi, juga mempublikasikan serta mesosialisasikan hasil kajian KBT oleh Pemkab Bandung dan tim Unpad Bandung 2024.
“Kepada asosiasi BPD se 11 kecamatan akan disampaikan detail hasil kajian KBT oleh Pemkab Bandung dan tim Unpad. Nantinya PMBT meminta saran dari asosiasi BPD langkah selanjutnya,” ungkap Atep.
Intinya, kata Atep, setelah beraudensi dengan pihak eksekutif Pemkab Bandung dan terungkap hasil kajian KBT, berharap segera diusulkan ke Pemprov Jabar agar KBT resmi CDPOB di Jabar.
“PMBT berharap hasil kajian KBT tahun ini segera disampaikan dan diusulkan ke Pemprov Jabar. PMBT sendiri terkait KBT tetap konsen, bergerak dan tetap mengawalnya terkait KBT yang telah puluhan tahun diwacanakan,” pungkas Atep.***