TERASJABAR.ID – Analis politik Boni Hargens menekankan bahwa kebijakan publik yang diterapkan oleh seluruh institusi saat ini sebaiknya berbasis pada informasi intelijen yang akurat dan objektif, yang dikenal sebagai intelligence-led policy.
Menurutnya, data intelijen murni tidak tercemar oleh kepentingan lain yang kompleks dan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat.
“Informasi intelijen adalah data yang murni dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan lain yang kompleks,” kata Boni, dikutip dari Antara pada Senin, 1 September 2025.
Hal ini ia sampaikan terkait pola gerakan massa yang viral, masif, dan sulit dikendalikan setelah demonstrasi di Pati, Jawa Tengah.
Boni menilai semua lembaga negara terkait perlu mengevaluasi dan menganalisis situasi secara mendalam serta merumuskan langkah antisipatif yang efektif dan akurat.
BACA JUGA: Indonesia 1998 vs 2025! Dua Zaman, Satu Amarah
Boni menyebut gelombang aksi demonstrasi di berbagai kota bukan sekadar luapan kemarahan rakyat terhadap wakil mereka di parlemen, tetapi juga bentuk penegasan historis bahwa kekuasaan sesungguhnya berada di tangan rakyat.
Ia menekankan agar wakil rakyat bersikap rendah hati dan menyesuaikan tindakan serta narasi publik dengan kondisi masyarakat yang memilih mereka.
Dalam skala makro, Boni menilai gerakan massa belakangan ini tidak terlepas dari penolakan kenaikan pajak di Pati dan daerah lain, serta menyoroti potensi munculnya gelombang aksi besar yang bisa disebut “Jawa Spring”, terinspirasi dari istilah Arab Spring.
Ia menekankan pentingnya analisis prediktif untuk merumuskan langkah mitigasi dan pencegahan dini, mengingat sejarah Pati yang kaya akan semangat perjuangan.
Boni juga mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pejabat publik bersikap rendah hati dan melakukan introspeksi, karena jabatan publik bersifat sementara dan bisa dicabut oleh rakyat.
BACA JUGA: Tak Ada Celah untuk Vandalisme: TNI-Polri Perketat Patroli hingga Gang Kecil
Selain itu, Boni menekankan perlunya evaluasi menyeluruh di seluruh sektor pemerintahan, serta tindakan strategis untuk mencegah upaya pihak tertentu yang ingin memanfaatkan situasi dengan membenturkan rakyat dan aparat keamanan.
Menurutnya, benturan seperti ini berpotensi memperburuk keadaan dan merugikan kepentingan masyarakat serta negara.-***
