TERASJABAR.ID – Keputusan Gubernur Jabar yang menambah rombongan belajar di sekolah negeri jelas mengurangi kuota siswa di SMA/SMK swasta. Sejumlah SMA swasta kini mengalami defisit siswa. Jika tak mendapat perhatian Pemprov Jabar, bukan tak mungkin mereka akan gulung tikar.
Sebagai contoh, dalam catatan TerasJabar.ID, hingga 10 Juli 2025 lalu, siswa yang mendaftar di SMA dan SMK 2 Pasundan Tasikmalaya, hanya 6 orang. Di SMA Budi Luhur, Kerkoff, Kota Cimahi, baru ada 12 pendaftar hingga 11 Juli 2025. Masih di Cimahi, SMA Kartika kini hanya akan diisi 40 siswa.
Ketua Komisi V DPRD Jabar H. Yomanius Untung menyebutkan, berkurangnya jumlah siswa di sekolah swasta memang tak terelakkan dengan kebijakan Kepgub soal Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS).
“Ada 61 ribu siswa yang tadinya akan bersekolah di swasta, kini akan ditampung di sekolah negeri dengan penambahan rombongan belajar dari 36 jadi maksimal 50 orang per kelas,” jelas H. Untung, usai jadi narsum pada Sosialisasi Perda di Tomo, Sumedang, Sabtu (12/7/2025).
“Berkurangnya jumlah siswa bersifat kasuistis. Di beberapa daerah atau tempat yang padat penduduknya, yang selama ini akibat ketakmampuan negeri menampung siswa, orangtuanya terbiasa mengalihkan ke swasta. Namun sekarang karena daya tampung negeri ditambah, beberapa sekolah swasta mengalami defisit siswa. Itu tak bisa terelakkan. Kondisi ini mengharuskan Pemprov Jabar memberikan perhatian lebih ke pengelola sekolah swasta, agar mereka tetap bisa menjalankan aktivitasnya,” tutur Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar ini.
Dengan terbitnya Kepgub, jadi kewajiban bagi Pemprov Jabar untuk memberi perhatian lebih kepada sekolah-sekolah swasta agar tak jadi persoalan. “Kepgub PAPS itu tak dibatasi harus masuk negeri. Bisa masuk swasta dan Pemprov yang beri perhatian, seperti penambahan fasilitas, SDM, pembiayaan operasional maupun sarana prasarana pendidikan,” tuturnya.***
