TERASJABAR.ID — BANDUNG — Komisi II DPRD Kota Bandung saat ini tengah melakukan rapat internal, evaluasi dan rapat kerja dengan organisasi perangkat kerja (OPD) terkait dengan bidang perekonomian dan keuangan seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perinsdustrian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan dinas lainnya.
Selain itu juga rapat dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perumda Pasar, Perumda Tirtawening, Bank Bandung. Salah satu hal yang dibahas dalam rapat kerja tersebut adalah soal retribusi.
“Retribusi Dinas Perhubungan, untuk perparkiran yang saat ini belum optimal. Kinerja retribusi parkir ini harus ditingkatkan,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bandung Asep Sudrajat, S.A.P
Asep Sudrajat yang akrab disapa Kang Upep mengakui, saat ini pemerintahan di Kota Bandung dipimpin oleh Muhammad Farhan harus mampu mendorong meningkatkan kinerja dinas dan BUMD.
“Sejumlah pasar di Kota Bandung perlu evaluasi serius untuk lebih memberikan peningkatan PAD dan pelayanan maksimal. Ini tanggung jawab Perumda Pasar,” ujar Kang Upep.
Dari segi pendapatan, kata Kang Upep, semua perusahaan umum daerah di Kota Bandung perlu ada perhatian khusus. “Tidak hanya satu atau dua perumda, secara keseluruhan perumda di Kota Bandung ini harus berupaya bagaimana meningkatkan PAD,” ujarnya.
Meski belum menghasilkan pendapatan yang maksimal, Kang Upep menilai, keberadaan BUMD atau Perumda ini masih dibutuhkan, sehingga tidak perlu disuntik mati karena masih ada masyarakat yang membutuhkan BUMD Perumda Pasar.
Disinggung soal kebijakan tarif resiprokal Donald Trump yang bisa berpengaruh pada dunia perdagangan dan perindustrian di Indonesia termasuk Kota Bandung, Kang Upep mengakui, hal ini pasti akan memberikan dampak. Namun sejauh mana dampaknya, tentunya akan dipengaruhi juga oleh kebijakan yang bakal diambil pemerintah pusat.
“Ya pasti berdampak dengan adanya kebijakan Donald Trump ini, tapi tentunya pemerintah juga pasti akan mencari solusi. Mudah-mudahan ada solusinya,” ungkapnya.
Dampak dari kebijakan ini tentunya akan menyeluruh, sehingga untuk pembahasannya harus melibatkan semua komisi. Tentunya, masalah ini juga akan berpengaruh pada kondisi ekonomi di Indonesia termasuk Kota Bandung.
Dari segi ekonomi, Pemerintah juga harus memperhatikan persoalan ketahanan pangan. Terlebih, harga kebutuhan pokok atau sembako pun cukup fluktuatif. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama bagaimana meminimalisir persoalan-persoalan tersebut. Salah satunya dengan menggencarkan urban farming atau Buruan SAE, sehingga beberapa kebutuhan bisa dipenuhi dari kegiatan ini.
