Lalu, ada proses validasi dan persetujuan ke Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas. Berdasarkan data dan verifikasi, Kemensos menyalurkan bantuan sesuai jenis dan skema yang ditetapkan.
Pada saat proses dan setelah penyaluran, Kemensos bersama Pemerintah Daerah dan penyalur serta unsur pendamping melakukan asistensi penyaluran dalam rangka verifikasi data, monitoring dan pelaporan bisa berjalan dengan baik.
“Bersama Pemda dan penyalur, didampingi oleh teman-teman kami dari Tagana, pendamping PKH, Karang Taruna maupun pilar-pilar sosial yang lain, kita melakukan verifikasi data, monitoring bantuan, dan yang terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mensos menyampaikan progres penyaluran bantuan sosial pascabencana Sumatra. Hingga saat ini, sudah ada 29 dari 53 Kabupaten/Kota yang telah tervalidasi oleh Kemendagri dan siap untuk disalurkan.
“Anggaran kami, yang kita butuhkan nanti semuanya itu Rp2 triliun lebih. Rp600 miliar lebih di antaranya sudah siap dengan menggunakan RO khusus, Direktif Presiden. Terima kasih dukungan dan bantuan dari Pak Mensetneg,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri atau Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian memohon atensi untuk segera melakukan realisasi anggaran bansos perorangan.
“Yang pertama, uang lauk pauk Rp15 ribu per hari perorang, kemudian uang untuk perabotan (hunian) Rp3 juta, dan uang bantuan stimulan untuk ekonomi dari Kemenkeu kepada Kemensos,” kata Tito.
Turut hadir dalam rapat ini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta menteri dan kepala lembaga lainnya serta jajaran pimpinan DPR.***
